Revolusi Ekonomi Digital

Beradaptasi bukanlah hal yang mudah. Ingatkah perasaan ketika pertama kali masuk SD dahulu? Ketika tiba-tiba putus dengan kekasih tercinta? Ketika gebetan ngilang gitu aja? Ya, semua terasa tidak enak. Termasuk saat ekonomi digital mulai merambah. Butuh adaptasi. Butuh revolusi.

Wawancara langsung dengan Kombespol M. Iqbal, Kabid Humas Polda Metro Jaya di depan Istana terkait kericuhan di sejumlah titik demo, Selasa (23/03/2016)

Saya akan memulai tulisan ini dengan menyegarkan ingatan anda akan kunjungan kerja Joko Widodo ke Amerika Serikat pada akhir Februari lalu. Ia mengunjungi pusat bisnis berbasis teknologi terbesar disana bahkan mungkin di dunia, Sillicon Valley. Sempat ia menyambangi markas Google dan Facebook disana. Ia terkesiap. Ia bermimpi Indonesia pun bisa melakukannya. Usai kunjungan tersebut, ia meminta pada warga Indonesia yang ada disana untuk kembali ke Indonesia, membangun ekonomi digital di nusantara.

Beberapa hari setelahnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan justru memblokir ojek online Go Jek. Namun seketika keputusan menteri ini dianulir dengan heroik oleh sang Presiden. Sayangnya,1 bulan setelahnya, justru terjadi demo yang sangat masif di ibukota. Kali ini gesekan terjadi antara taksi dengan Uber dan Grab.

Ribuan supir taksi, KWK, bajaj long march dari Gatot Subroto dan DPR ke Kemenkominfo, berakhir di Istana.

Sejumlah tuntutan diajukan oleh para demonstran yang mengaku berada dalam naungan Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat. Mereka ingin transportasi online yang belum memenuhi sejumlah perizinan yang ada di Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ditertibkan dengan pemblokiran aplikasi. Apakah lantas masalah akan selesai? Tentu tidak. Ribuan supir transportasi online akan mendemo balik karena bisnis ini juga telah menyejahterakan sumber daya manusia yang tidak sedikit.

Ekonomi digital adalah keniscayaan. Sejumlah kota-kota besar di negara maju maupun telah memutuskan untuk berdamai dan beradaptasi, seperti Moskow, Tokyo, Paris. Hanya Brussel di Belgia yang akhirnya menutup aplikasi ini. Ini adalah sebuah proses natural ketika seseorang mengalami perubahan. Tidak nyaman.

Bagaimana membuatnya nyaman? Bagaimana agar kue pendapatan dapat dibagi dengan adil pada seluruh pelaku bisnis? Pemerintah sebagai ayahnya anak-anak, harusnya bisa menyelesaikan dengan lebih cepat. Ini bukan masalah yang sangat baru. Menurut catatan liputan saya, sejak September 2015 sempat terjadi gesekan, yakni pengandangan mobil Uber oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Saya sangat menyayangkan lambannya pemerintah dalam menyikapi permasalahan, dalam hal ini pembentukan regulasi dalam pesatnya digitalisasi. Terakhir upaya yang dilakukan adalah pembentukan koperasi sebagai bentuk usaha tetap dari Uber dan Grab Car.

Terakhir, konferensi pers justru dilakukan Menkopolhukam, bersama dengan Kapolri dan Menkominfo. Saya pikir akan lebih tepat jika konferensi pers dihadiri oleh Menhub, Menkominfo dan Menkoperasi UKM.

Mengutip Prof. Rhenald Kasali, inilah fenomena sharing economy yang memanfaatkan teknologi. Barangsiapa yang menguasai teknologi dan berinovasi, dialah yang akan bertahan. Transportasi online bukanlah yang paling sempurna juga. Saya sendiri kemarin saat ke kantor mendapat pengalaman buruk dengan Go Jek. Di tengah jalan Go Jek saya kehabisan bensin dan saya harus menunggu 10 menit di pinggir jalan... Tapi ya yang namanya sharing, saya beri saja rating dan review yang buruk pada supir Go Jek-nya.

Kita tunggu saja karya nyata pemerintah. Lebih baik mereka cepat bergerak dan menghasilkan sesuatu yang konkrit. Layaknya dunia digital yang pada dasarnya serba cepat, regulatornya pun juga tidak boleh menunda-nundanya. Harus ada revolusi ekonomi digital.

Ditulis di Jakarta,

23 Maret 2016